Di Amerika Serikat, istilah "jurang
fiskal" merujuk pada dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak, pemotongan anggaran
belanja, dan pengurangan anggaran lainnya terhadap defisit
anggaran
Amerika Serikat, yang secara potensial dimulai pada tahun 2013. Defisit –
besarnya pengeluaran daripada penerimaan pemerintah – diduga akan
berkurang pada pertengahan 2013. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan bahwa
penurunan tajam defisit negara (jurang fiskal) kemungkinan akan menimbulkan resesi ringan pada awal 2013 dan
tingkat pengangguran akan meningkat menjadi 9%
pada pertengahan tahun ini.
Undang-undang yang mensponsori
terjadinya jurang fiskal ini di antaranya dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Bantuan Pajak 2010, dan pemotongan belanja negara yang
direncanakan dalam Undang-Undang Pengendalian Anggaran 2011. Berbagai usulan juga disarankan
untuk menghindari terjadinya jurang fiskal ini, antara lain dengan cara
mengimplementasikan kembali kebijakan pemotongan
pajak Bush, merevisi
Undang-Undang Pengendalian Anggaran, atau keduanya. Dengan demikian, maka defisit akan lebih besar karena kebijakan ini bertujuan untuk
mengurangi pajak atau meningkatkan pengeluaran negara. Karena dampak jangka
pendeknya yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian, maka jurang fiskal
ini telah memicu berbagai komentar intens, baik di dalam maupun di luar Kongres Amerika
Serikat.
Undang-Undang Pengendalian Anggaran
dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa mengenai krisis utang publik. Beberapa program-program utamanya seperti Jaminan Sosial, Medicaid, belanja rutin negara bagian
(termasuk gaji militer dan pensiunan), dan perawatan veteran, dibebaskan dari
pemotongan anggaran. Sedangkan pengeluaran negara untuk pertahanan, badan-badan federal, dan depertemen kabinet akan dikurangi secara kasar melalui pemotongan dangkal yang
disebut dengan pemangkasan
anggaran.[1]
Sebelumnya, terjadi pertentangan
anatara dua kubu partai Demokrat Obama dan kubu Republik. Dari pihak Obama, menyetujui
adanya kenaikan pajak dan pemangkasan pengeluaran sedangkan dari kubu Republik
menolak adanya kenaikan pajak.
Fiscal cliff adalah sebutan untuk
masa berakhirnya UU pembebasan pajak pengaturan pengeluaran belanja negara yang
dibuat pemerintah George W. Bush dan berakhir masa periodenya pada 31 Desember
2012. UU yang dibuat saat itu berupa pemotongan pajak baik untuk gaji karyawan
atau perusahaan. Dengan biaya pemotongan pajak, itu berarti aka nada tambahan
pajak yang harus dicapai pemerintah senilai 600-700 miliar dollar AS yang
artinya akan ada kenaikkan pajak di beberapa sektor.
Kongres Amerika Serikat akhirnya
membuat keputusan tak biasa untuk mengatasi kisruh “jurang fiscal” yang
mengancam ekonomi AS. Pada Selasa, mereka menyepakati kenaikan pajak yang akan
menghantam rumah tangga kaya di negara.[2] Dengan
pajak yang sanggat tinggi, pemerintah DPR
tak segan-segan mendukung kesepakatan
untuk mengindari fiscal cliff. Selain memangkas belanja negara untuk menurunkan
defisit, AS juga bakal menaikkan pajak orang kaya demi menggenjot pendapatan.
Baik kesepakatan antara pemerintah
dan Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menghindari jurang fiskal, karena dapat
membawa dampak positif bagi perekonomian global. Kesepakatan
jurang fiskal atau "fiscal cliff" yang dicapai dengan lambat dan
penuh perdebatan dinilai telah sesuai dengan beberapa keinginan perusahaan
besar AS, namun beberapa hal masih belum selesai, terutama mengenai soal
pengurangan defisit dan utang.
Dalam kesepakatan kenaikan pajak ini,
Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa kesepakatan ini hanya pelaksaan janji
kampanyenya untuk kemajuan ekonomi yang lebih adil. Ternyata dengan
diberlakukan kesepakatan untuk menghindari jurang fiscal ini, para investor
asing di berbagai negara merespon positif.
Kondisi itulah yang disebut sebagai
Jurang Fiskal, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2013 waktu setempat bila tidak
ada kebijakan baru. Baik pemerintah AS maupun pakar ekonomi sepakat bahwa
jurang fiskal ini bisa berbahaya bagi ekonomi AS. Resesi akan kembali muncul
dan pengangguran kembali melonjak, disertai dengan tingginya inflasi dan
dampak-dampak negatif lainnya.
Budget Control Act of 2011
mengatur kenaikan pajak pada 2013 dan memangkas anggaran negara federal Amerika
Serikat. Kebijakan ini diyakini dapat menghemat anggaran AS hingga US$650
miliar dalam bentuk mengatasi krisis anggaran yang populer disebut "jurang
fiskal". Kebijakan ini, memiliki dua sisi yang berlainan. Di satu sisi
dapat menghemat anggaran AS, namun pada sisi lain dikhawatirkan dapat membuat
perekonomian AS melesu, dan kembali memasuki masa krisis.[3]
Dampak langsung dari jurang fiscal
terhadap Indonesia, yaitu diberlakukannya pajak tinggi dan pemotongan anggaran
AS ini, adalah permintaan ekspor dari Indonesia menuju AS dipastikan akan
menurun, karena daya beli masyarakat negeri Sam ini juga ikut turun akibat
pajak yang tinggi.
Kenaikan pajak otomatis di AS akan
memberikan efek domino terhadap ekonomi global. Konsumsi masyarakat akan
berkurang karena daya beli menurun. Pendapatan kemudian berdampak pada
melambatnya perdagangan. "Pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya
aliran dana ke pasar berkembang." Di pasar domestik, gejala itu terlihat
dengan tindakan investor yang mulai mengalihkan ke aset yang dianggap lebih
aman, misalnya dolar AS dan emas. "Pelaku pasar melakukan aksi ambil
untung atas saham-saham yang harganya naik cukup tinggi, yakni di konstruksi,
konsumer, dan infrastruktur.
Namun harus diakui bahwa perlu waktu
untuk dapat melihat hasil dari kebijakan AS tersebut. Pengaruhnya tidak serta
merta bisa dirasakan dalam waktu dekat. Tapi kita harus tunggu dulu, apakah
akan berjalan seperti itu. Kalau global ekonomi membaik, kita mengharapkan ada
dampak positifnya di Indonesia khususnya melalui eksternal sektor ekspor.
Dana Moneter Internasional (IMF)
mengatakan bahwa UU Fiskal yang baru disetujui pemerintah Amerika Serikat (AS)
untuk menghindari “jurang” fiskal tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah
ekonomi negara berkepanjangan, termasuk defisit dan utang keseluruhan. Presiden
AS Barack Obama dan kongres Partai Republik telah berdebat selama lebih dari
satu tahun terkait tarif pajak, besarnya pengeluaran pemerintah, defisit
anggaran kronis, utang negara yang meningkat. Para pemimpin DPR menggambar
kesepakatan Demokrat dan Republik tidak sempurna, tetapi itu pilihan terbaik
menyangkut kepentingan rakyat AS. UU Fiskal menyepakati bahwa individu
dengan penghasilan lebih dari US$ 400.000 setahun, dan pasangan penghasilan
lebih dari US$ 450.000 akan mengalami kenaikan pajak. DPR juga berkompromi
menunda pemotongan anggaran pertahanan dan program-program dalam negeri. Analis
mengatakan tanpa sebuah kompromi, langkah-langkah penghematan sebesar US$ 500
miliar dapat menjerumuskan ekonomi AS memasuki resesi baru. Obama menyebut
kesepakatan fiskal itu sebagai “satu langkah” dalam upaya yang luas untuk
memperkuat perekonomian AS.[4]
Selain menghindarkan warga kelas menengah
dari kenaikan pajak yang cukup besar, kesepakatan ini juga membuat AS bisa
menunda pemotongan anggaran setidaknya selama dua bulan. Kondisi ini
memungkinkan Kongres dan Gedung Putih membuka kembali negosiasi.
Dalam kontek ini maka apa yang di khawatirkan
Pentagon buat sementara tidak akan terjadi,dan ancaman pemotongan anggaran
pertahanan AS secara besar-besaran tertunda.Jika kesepakatan
tersebut gagal, maka menurut Menhan AS Leon Panetta angkatan bersenjata
As sangat menderita,sehingga pasukan militernya bisa rapuh.[5]
Nilai dari pemotongan belanja pertahanan adalah sebanyak 52, 3 milyar dolar AS
untuk 2013 atau sekitar 10 % dari keseluruhannya.
Partai Republik menyerukan
pemotongan belanja lebih lanjut tentang jaminan sosial, hal mana masih sulit
untuk mendapat persetujuan dari partai demokrat. Hasil pembahasan dari anggota
majelis rendah ini sangat ditunggu pasar ekuitas dan sangat mungkin langsung
berdampak pada pergerakan pasar di Asia dan Eropa pada perdagangan hari ini.
Jurang fiskal memiliki berbagai efek
pada orang-orang dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Rumah tangga
berpendapatan rendah adalah tingkat yang paling terpengaruh karena
kadaluarsanya ekspansi kredit pajak anak dan hak untuk memperoleh kredit pajak
penghasilan. Rumah tangga menengah paling terpengaruh oleh pajak gaji
dan pajak penghasilan. Rumah tangga dengan
tingkat pendapatan paling tinggi terpengaruh oleh kenaikan pajak dan pajak
penghasilan terhadap pendapatan yang mereka terima di muka, seperti laba modal.
Meskipun investor dan perusahaan-perusahaan Eropa tidak terpengaruh secara
langsung, pajak perusahaan dari cabang dan anak perusahaan mereka di AS juga
dapat berubah secara signifikan.[6]
Sebelum
tercapainya kesepakatan "fiscal cliff", para pembuat undang-undang di
AS memiliki tiga pilihan, yang tidak ada satupun yang menarik untuk dipilih. Opsi pertama, mereka dapat saja mengulur
waktu sampai dengan awal tahun 2013--yang menampilkan sejumlah kenaikan pajak
dan pemotongan pengeluaran yang diharapkan untuk mempertimbangkan sisi
pertumbuhan dan mungkin kembali mendorong ekonomi ke dalam resesi. Sisi positif
dari pilihan ini adalah defisit keuangan AS akan turun signifikan di bawah
peraturan yang baru.
Kedua,
mereka dapat saja membatalkan beberapa atau seluruh rencana penaikan pajak dan
pemotongan pengeluaran, yang akan menimbulkan tambahan defisit keuangan AS dan
akan menyebabkan krisis ekonomi seperti yang dihadapi di kawasan Eropa. Sisi
positif dari pilihan ini, jelas hutang pemerintah AS akan tetap
bertambah. Ketiga, mereka dapat saja mengambil jalan tengah, memilih
pendekatan yang akan membahas isu-isu anggaran terbatas, tapi yang akan
memiliki dampak sederhana pada pertumbuhan. Opsi ketiga ini merupakan
kesepakatan "fiscal cliff", jalan yang dipilih oleh pembuat peraturan
dalam perjanjian yang dicapai pada 31 Desember 2012.
Opsi ketiga menimbulkan kekhawatiran bagi para investor
dan bisnis karena sifat yang sangat partisan dalam lingkungan politik yang
sulit mencapai kompromi. Pembuat undang-undang telah berjibaku lebih dari
setahun untuk mengatasi hal itu. Secara umum, partai Republik menginginkan
untuk memotong pengeluaran dan menghindari penaikan pajak, sementara partai
Demokrat melihat kombinasi antara pemotongan pengeluaran dan penaikan pajak.
[1] Weisman,
Jonathan (1 January 2013). "Senate Passes Legislation to Allow Taxes on
Affluent to Rise". The New York Times.
Diakses 1 January 2013.
[2] Republika.co.id “Kenaikan Pajak Orang Kaya”
[3] VIVAnews, Jurang Fiskal, Ancaman Baru Krisis Ekonomi AS.
[4]
http://www.suarapembaruan.com/home/imf-uu-fiskal-tidak-cukup-efektif/28677
[5] http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/01/02/barack-obama-lega-senat-setujui-kesepakatan-jurang-fisikal--521525.html
[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Jurang_fiskal_Amerika_Serikat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar